Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Elfahri Robot Salahsatu Kandidat Gubernur?

LUWURAYA.NET- Pengamat Tata Ruang Kota Makassar Universitas Hasanuddin Agus Salim menyatakan, Status Quo Karebosi diduga sarat mutan politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Januari 2013.

 

“Bisa saja itu dugaan kepentingan politik jelang Pilgub. Semua dapat dilakukan untuk mendapatkan simpati, tetapi saya enggan berbicara politik,” katanya di Makassar, Jumat.

Terkait dengan pernyataan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulsel Elfahri Budiman yang akan memasang garis merah sehingga Lapangan Karebosi menjadi Status Quo, kata dia, enggan berkomentar banyak.

“Kalau itu, saya tidak mau berbicara banyak, karena bisa saja ada pegangan Wali Kota Makassar sehingga pembangunan itu ada. Tetapi semenjak revitalisasi Karebosi, masyarakat sudah menikmati dan merasakan dampaknya,” ujarnya.

BPN Sulsel, sesuai pernyataan , akan melakukan pemasangan garis merah maka segala aktivitas, termasuk kegiatan bisnis tidak boleh dilakukan di dalam kawasan tersebut, termasuk pusat perbelanjaan Karebosi Link di Perut Karebosi (under ground).

 

Imbas pemasangan garis merah nantinya akan mempengaruhi peredaran transaksi perekonomian sebab sebanyak 3.000 pedagang yang berjualan di area revitalisasi Karebosi itu akan hilang.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengemukakan, tidak ada pelanggaran di Karebosi sebab PP Nomor:6 tahun 2006 memungkinkan untuk melakukan revitalisasi melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk “bangun-guna-serah” dengan pemanfaatan 25 tahun.

Malah sebelum waktu 25 tahun, investor sudah menyerahkan sebagian fasilitas revitalisasi lapangan dan lainnya senilai Rp27 miliar.

 

Ia mengingatkan surat Kepala BPN Sulsel yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar 4 Mei 2012 bahwa Permohonan HPL Pemkot Makassar (Lapangan Karebosi) yang diajukan sejak tahun 2007 serta status lapangan Karebosi telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 26 November 2010.

Ilham mengimbau, agar publik maupun masyarakat umum harus memahami bahwa pembangunan sulit terlaksana kalau mengandalkan dana pemerintah, sehingga pihaknya melibatkan swasta dan ini sudah berlangsung sejak 2007, kenapa sekarang baru diributkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk proses HPL itu BPN Sulsel meminta salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 366 K/Pdt/2010, tanggal 26 November 2010 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar, sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses penerbitan HPL Lapangan Karebosi.

Terpisah, anggota DPRD Makassar Adi Rasyid Ali menyatakan, statemen yang dilontarkan Kepala BPN Provinsi Sulsel Elfahri Budiman kepada media diduga titipan dan perintah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo agar masyarakat simpati.

Sejak Karebosi di revitalisasi, tambahnya, banyak yang diuntungkan, bukan hanya masyarakat tetapi menjadi icon Kota Makassar.

 

“Kami menduga itu statemen titipan yang sengaja dilontarkan Elfahri agar calon tertentu bisa mendapat simpati dari masyarakat. Kenapa baru sekarang tidak dari dulu-dulu. Lagi pula kan dia baru menjabat di Sulsel, tidak tahu kondisi yang ada,” ujarnya.  (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>