Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Jakarta dan Gubernur Barunya


luwurayanet
– Hiruk pikuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 telah selesai ditandai dengan pelantikan pasangan kepala daerah yang memenangi Pilkada.

Semua mata pada Senin (15/10) tertuju pada pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017 mendatang. Meski telah mereda, namun euforia keberhasilan pasangan itu mengalahkan petahana Fauzi Bowo masih terasa.

Ketika kursi-kursi di ruangan DPRD DKI Jakarta telah kembali kosong, kamera dan lampu sorot mulai diturunkan dan para tamu undangan telah meninggalkan ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI Jakarta yang tersisa adalah sebuah pekerjaan besar, rumit dan kompleks yang harus dilakukan oleh Joko Widodo beserta seluruh jajaran di Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sejarah perjalanan Jakarta, hanya gubernur-gubernur yang berani mengubah wajah kota dan mendorong perubahan yang akan dikenang oleh masyarakat hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

Masih lekat dibenak kita bagaimana hingga saat ini Ali Sadikin yang memerintah Jakarta sejak 1966 hingga 1977 terus dikenang sebagai salah satu peletak dasar Jakarta sebagai kota modern lengkap dengan atributnya sebagai kota Metropolitan.

Ali Sadikin dengan kondisi yang ada saat itu mengkonsep Jakarta dan melengkapi ibukota Indonesia dengan berbagai fasilitas yang layak bagi sebuah ibukota negara yang besar dan bisa dibanggakan bila disandingkan dengan ibukota negara-negara lainnya.

Pemindahan kebun binatang, pemindahan terminal bus dan angkutan antarkota dan antarprovinsi, pembangunan sarana-sarana olahraga dan kesenian hingga revitalisasi pemukiman kumuh hingga saat ini masih sulit ditandingi oleh gubernur-gubernur penggantinya hingga era Fauzi Bowo.

Peluang Jokowi

Ketika Gubernur Joko Widodo memulai tugasnya, setidaknya ada 9.607.787 jiwa penduduk Jakarta yang harus diurus. Belum lagi tambahan sekitar empat juta jiwa pelaju yang bekerja di Jakarta pada pagi hingga sore hari.

Dengan kepadatan penduduk per km persegi mencapai 14.469 jiwa, maka kekurangan infrastruktur sosial akan menjadi masalah dan inilah kenyataan yang terjadi.

Tak perlu melakukan survei secara khusus dengan mekanisme akademis yang “njlimet”, cukup naik kereta api commuterline menyusuri Stasiun Tanah Abang menuju berbagai tujuan yang terkoneksi dengannya, maka kita akan melihat jajaran pemukiman kumuh, tempat pembuangan sampah liar, tata drainase yang semrawut dan hal-hal lainnya yang menunjukkan Jakarta memang gudangnya masalah.

Belum lagi data mengenai jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang “menjajah” jalanan Jakarta sekaligus tidak ramah terhadap pejalan kaki di ibukota yang mengakibatkan warga lebih memilih bermobil pribadi daripada menggunakan kendaraan umum.

Kemenangan Jokowi dan Basuki pada pilkada lalu meski harus bertempur dua putaran dengan petahana Fauzi Bowo yang didampingi oleh Nachrowi Ramli merupakan salah satu modal mantan Walikota Solo itu untuk memulai debutnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dukungan publik terhadap gubernur yang baru akan memudahkan Jokowi untuk melaksanakan program-program yang dicanangkannya. Dukungan itu akan terus berlipat ketika program-program yang dijalankannya cepat atau lambat dirasakan langsung oleh masyarakat ibukota.

Salah satu faktor yang membuat Fauzi Bowo gagal memperpanjang masa jabatannya adalah karena penilaian sebagian masyarakat mengenai sejumlah program diawal kampanye yang hingga mendekati masa akhir jabatannya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pembenahan pedagang kaki lima, upaya mengatasi kemacetan jalan dan juga mendorong angkutan umum lebih diminati oleh masyarakat masih belum optimal.

Kondisi tadi harus menjadi pelajaran bagi Jokowi saat menjalankan roda pemerintahan mulai 15 Oktober 2012 hingga 2017 mendatang.

Jokowi tentu sadar memimpin kota Solo dengan memimpin Kota Jakarta sangat berbeda baik kompleksitas masalah maupun karakteristik warga yang dihadapinya. Jakarta lebih heterogen dibandingkan Solo namun bukan berarti ia tidak bisa berbuat lebih baik dari apa yang sudah dilakukannya di Solo.

Tegas dan Adil

Seperti yang telah dilakukan oleh Ali Sadikin dan Sutiyoso, ketegasan merupakan salah satu faktor yang dominan untuk memimpin kota Jakarta. Pelanggaran dan kesemrawutan di ibukota baik di sisi tata ruang, lalu lintas hingga sektor-sektor kehidupan lainnya berawal dari tidak adanya ketegasan dalam menegakkan aturan.

Sama seperti contoh di atas, tak perlu menggunakan penelitian dengan sejumlah variabel untuk mencari contoh kesemrawutan yang terjadi di ibukota, cukup menggunakan Kopaja 502 dari arah Kebon Sirih menuju Tanah Abang, bagaimana lalu lintas Tanah Abang sedemikian rupa hingga semua pihak tampaknya memberi kontribusi bagi kemacetan dan ketidakteraturan yang terjadi dan semuanya berujung pada tidak adanya ketegasan untuk menertibkan lalu lintas di kawasan tersebut.

Keberhasilan Jokowi dalam merelokasi pedagang kaki lima di Solo bisa menjadi salah satu referensinya saat menata kesemrawutan yang ada diberbagai sudut kota Jakarta. Ketegasan yang diiringi dengan penghormatan rasa keadilan akan berbuah pada keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

Demikianlah Jakarta dengan segudang permasalahannya, kini Jokowi dan Basuki punya waktu lima tahun untuk mewujudkan semua janjinya.
(P008)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>