Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Keluarkan SP3 Awang Farouk, Kejagung Patut Dievaluasi

Awang Farouk

Awang Farouk

luwurayanet- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kinerja Kejaksaan Agung sebaiknya harus dievaluasi terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk dalam dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.

“Kinerja kejaksaan sebaiknya harus dievaluasi,” kata anggota Badan Pekerja ICW, Emerson F Yuntho di Jakarta, Kamis.

Emerson Yuntho menegaskan dengan SP3 kasus itu merupakan suatu hal yang mengecewakan terlebih lagi argumentasi Kejagung karena tidak cukup alat bukti dalam kasus orang nomor satu di Kaltim yang mencalonkan kembali pada Pilkada 2013.

Alasan itu, kata dia, benar-benar tidak masuk akal pasalnya kasus tersebut sudah bergulir dan beberapa terdakwa sudah divonis di pengadilan.

“Kalau seperti ini, menjadikan upaya pemberantasan korupsi di daerah menjadi ‘berjalan di tempat’ dan bahkan mundur,” katanya.

Seharusnya, ia menambahkan kejaksaan melimpahkan kasus Awang Farouk itu ke pengadilan dan biarkan pengadilan yang memutuskan apakah Awang itu bersalah atau tidak bersalah.

“Karena itu, kinerja kejaksaan harus dievaluasi kembali,” tegasnya.

Sebelumnya, LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia akan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung Basrief Arief terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak pada akhir Juni 2013 mendatang.

Yang jelas kami akan daftarkan gugatan praperadilan itu pada akhir Juni 2013 mendatang, kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman.

Dirinya mengaku optimistis permohonan praperadilan itu akan dikabulkan hakim karena banyak kejanggalan dalam dikeluarkannya SP3 Awang Farouk terkait kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal yang merugikan keuangan negara Rp576 miliar itu.

Menurut dia, kejanggalan yang nyata yakni Awang Farouk sudah ditetapkan sebagai tersangka namun bisa di SP3 hanya berdasarkan alasan putusan Mahkamah Agung terhadap dua terpidana kasus tersebut, yakni, dua pejabat PT Kutai Timur Energi, Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi.

Kenapa harus melihat putusan itu, karena di sini sudah jelas-jelas ada unsur korupsinya, katanya.

Unsur korupsi faktual Ia menjelaskan unsur korupsi yang faktual, mengapa dana dari hasil divestasi saham itu langsung disalurkan ke PT KTE yang kemudian diinvestasikan kembali ke perusahaan yang tidak jelas.

Seharusnya hasil penjualan itu disalurkan ke APBD Kabupaten Kutai Timur dan harus diketahui juga oleh DPRD setempat, katanya.

Jika Awang Farouk berkelit bahwa saat divestasi saham KPC itu dirinya belum menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, ditambahkan, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kelanjutan uang hasil penjualan saham KPC itu.

” Kenapa langsung diinvestasikan dana Rp576 miliar, di sini sudah jelas ada unsur korupsinya. Yang jadi pertanyaan ada apa Kejagung SP3 kasus Awang Farouk itu. Kami bisa mementahkan semua alasan putusan Kejagung itu dalam praperadilan,” katanya.

Sebelumnya, pihak Kejagung dianggap seolah-olah menyembunyikan dikeluarkannya SP3 tersebut yang terbukti dari tidak ada pernyataan resmi penghentian penuntutan kasus itu yang dikeluarkan pada 28 Mei 2013.

Namun baru pada Selasa (4/6), Kejagung secara resmi mengakui adanya SP3 tersebut dengan sejumlah alasan.

Benar kasus Gubernur Kaltim sudah dihentikan penyidikannya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan beberapa alasan penghentian penyidikan, di antaranya yaitu peran Awang Faroek, tidak disebut dalam putusan pengadilan terhadap dua terdakwa kasus tersebut.

Proses jual-beli saham terjadi bukan pada saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan ketika akan menjual saham tersebut, Awang faroek sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah.

“Merujuk pada putusan MA maka kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korporasi, dimana berdasarkan Undang-Undang Korporasi, yang harus dihukum itu adalah dua direksi perusahaan tersebut,” katanya.

[ant]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>