Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Korupsi Sumber Daya Alam Semakin “Fantastis”

korupsiluwurayanet – LSM antikorupsi di Jakarta lagi kencang menggarap isu korupsi sumber daya alam. Rabu lalu (12/6/2013), Koalisi Anti Mafia Hutan melansir data kerugian negara akibat korupsi sumber daya alam–kehutanan, perkebunan, dan pertambangan–mencapai Rp1,92 triliun.

Tak hanya LSM, Kementerian Kehutanan juga mencatat angka yang fantastis pada Agustus 2011, yaitu, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi mencapai Rp273 triliun–karena dugaan korupsi terkait pembukaan 727 unit perkebunan dan 1.722 unit pertambangan.

Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW)–tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan–Tama S. Langkun melansir hasil investigasi di tiga provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan pada 2012-2013, yang merinci lima dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu:

Dugaan kasus korupsi PTPN VII (Cinta Manis) di Sumatera Selatan dengan potensi kerugian negara Rp4.847.700.000;
Dugaan korupsi pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang, Kepayang, dengan potensi kerugian negara Rp1.762,453.824.120;
Dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda, dugaan suap Rp4 miliar;
Dugaan korupsi alih lahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan potensi kerugian negara Rp108.922.962.600; Dugaan korupsi penerbitan IUPHHK-HTI di Kalimantan Barat dengan potensi kerugian negara Rp51.553.374.200. (Daftar perusahaan penerima izin bisa dilihat di sini).

KORUPSI PERKEBUNAN – Jumat (14/6/2013) di Jakarta, giliran Aliansi Kebun untuk Rakyat–terdiri dari LSM seperti ELSAM, ICW, Sawit Watch, SPKS, WALHI, PIL-Net, Tuk Indonesia–yang mengkritik revisi atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

“Proses perizinan dalam pembukaan perkebunan rentan terhadap praktik korupsi,” kata Andi Muttaqien, perwakilan Aliansi.

Permentan 26/2007 mengatur tiga jenis izin usaha perkebunan: Pertama, izin usaha perkebunan (IUP) wajib untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektare/lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah; kedua, izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) wajib untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektare/lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah; ketiga, izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) wajib untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah.

Aturannya begini: IUP, IUP-B, atau IUP-P diberikan oleh bupati/walikota untuk lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi. Sementara IUP, IUP-B, atau IUP-P diberikan oleh gubernur untuk lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Nah, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Berdasarkan pemantauan Sawit Watch (2012) pada tahap pelaksanaan kegiatan di sektor perkebunan, korupsi dapat terjadi antara lain pada:

Tahap penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang umumnya dilakukan dengan melakukan suap atau gratifikasi kepada pejabat penyusun Amdal (Komisi Amdal dan BPLH), agar pejabat penyusun Amdal mempercepat pembuatan Amdal tanpa perlu melakukan verifikasi mendalam terhadap kondisi kelayakan lingkungan atau memanipulasi data dampak terhadap lingkungan;
Tahap perolehan lahan untuk perkebunan. Lahan untuk perkebunan dapat berupa kawasan hutan atau non kawasan hutan (atau dikenal dengan sebutan Areal Penggunaan Lain – APL). Jika lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan, maka (calon) pengusaha kebun wajib mendapatkan izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan agar dapat mengusahakan kawasan tersebut.

Pada tahap kegiatan perkebunan, korupsi umumnya terjadi dalam bentuk:

Suap atau gratifikasi agar dapat melakukan usaha perkebunan di areal seluas ≥ 25 Ha tanpa Izin Usaha Perkebunan (IUP);
Suap atau gratifikasi agar memperoleh IUP walaupun kawasan atau lahan yang diajukan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalaupun lokasi yang dimintakan izin sesuai dengan RTRW, seringkali pengusaha harus membayar untuk mendapatkan IUP, bahkan hingga mencapai Rp50 juta;
Suap atau gratifikasi untuk mendapatkan IUP tanpa Amdal dan/atau izin pelepasan kawasan dan/atau izin lokasi;
Suap atau gratifikasi untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa izin pelepasan kawasan dan/atau izin lokasi dan/atau IUP. Dalam proses pengurusan ini, biasanya ada proses tarik-ulur antara perusahaan dan pemerintah, dalam hal ini BPN Pusat, yang berkepentingan menerbitkan HGU. Ada sebagian perusahaan menunda-nunda pengurusan HGU-nya demi menghindari pajak bumi dan bangunan. Anehnya, tidak ada satu pihak pun yang merasa berkepentingan untuk menghukum perusahaan yang menghindari pajak ini. Dari situasi ini, dugaannya, Dinas Pertanian dan Dinas Perpajakan sepertinya terindikasi menerima suap sehingga tidak melakukan tindakan apapun;
Selain itu, ketika perusahaan melakukan pengurusan HGU, Panitia Pemeriksaan Tanah B atau Panitia B (panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGU, kerap meminta fasilitas dari perusahaan untuk melakukan pengukuran lahan, pertemuan dengan banyak masyarakat soal sengketa lahan dan lain sebagainya. Itu belum termasuk biaya administrasi yang harus dikeluarkan ketika pengurusan HGU.


CATATAN REVISI
– Aliansi memberikan sejumlah catatan terhadap revisi Permentan. Pertama, mengenai pembatasan kepemilikan untuk grup perusahaan, yang dalam draft revisi pembatasan HGU untuk sektor perkebunan seluas 100 ribu hektare se-Indonesia. Pemerintah berargumen pembatasan itu untuk melawan kartel.

“Namun jika dilihat secara lebih rinci, pembatasan itu tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tentu saja omong kosong, karena dengan pengecualian tersebut, tetap memungkinkan monopoli korporasi, karena semua bentuk perusahaan perkebunan saat ini hanya dalam bentuk tersebut, kecuali perkebunan rakyat,” kata Andi.

Kedua, terkait dengan pernyataan grup perusahaan dan luasan lahan yang dikuasai. Draft revisi mewajibkan pemohon izin menyatakan sendiri status Perusahaan Perkebunan apakah mandiri atau bagian dari Grup Perusahaan dan belum menguasai lahan melebihi batas luasan.

“Dengan ketentuan ini, Pemerintah secara sengaja mengingkari kewajibannya untuk mengawasi setiap usaha perkebunan yang menjadi mandatnya. Ketentuan ini memungkinan bahwa Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) akan mengelak dari tanggung jawabnya dalam pengawasan, jika di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar,” ujar Andi.

Ketiga, dalam draf revisi permentan, Pasal 13 ayat (5), disebutkan salah satu syarat bagi masyarakat sekitar yang dinyatakan layak dibangunkan kebun 20% dari perusahaan, adalah bahwa masyarakat dimaksud harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, serta sanggup melakukan pengelolaan kebun. Syarat ini akan menyulitkan masyarakat lokal yang justru selama ini melakukan pengelolaan kebun dan pertaniannya dengan cara tradisional. Pra syarat yang diajukan dalam draf revisi permentan ini akan kontraporduktif di lapangan, dan akan menjadi alasan perusahaan untuk membatasi atau justru tidak membangun perkebunan untuk masyarakat.

Lalu, dalam revisi permentan Pasal 48 ayat (1) diberikan batas waktu 2 tahun untuk perusahaan menyelesaikan alas haknya atas tanah, namun masih dimungkinkan beroperasi. “Hal ini besar kemungkinan adanya perampasan terhadap hak masyarakat. Seharusnya persoalan alas hak sudah diselesaikan di depan sebelum mulai perusahaan perkebunan beroperasi,” kata Andi.

Publik harus mengawal revisi Permentan 26/2007 supaya korupsi sumber daya alam tak semakin ‘fantastis’. (*/GN-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>