Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Menteri Suryadharma Ali Mempromosikan & Melantik Terdakwa Korupsi Jadi Kakanwil Agama Sulawesi Barat

Dr. H. Ahmad Rusydi, SE, MM dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Kantor Kemenag Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel oleh Menteri Agama (3/7/13) di Aula Kemenag Pusat di Jakarta. ( Dok. Kementrian Agama Sulsel )

Dr. H. Ahmad Rusydi, SE, MM dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Kantor Kemenag Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel oleh Menteri Agama (3/7/13) di Aula Kemenag Pusat di Jakarta. ( Dok. Kementrian Agama Sulsel )

luwurayanet- Menteri Agama Suryadharma Ali, Rabu, 3 Juli kemarin melantik sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu yang dilantik adalah Ahmad Rusydi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat. Padahal, saat ini Ahmad berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi.

Ahmad saat ini tengah menjadi terdakwa tindak pidana korupsi dana block grant Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Bahkan karena pelantikannya itu, Ahmad absen sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar yang dijadwalkan, Rabu 3 Juli, kemarin.

 Ahmad Rusydi

Ahmad Rusydi


Ketua Majelis Hakim dalam perkara itu Maringan Marpaung, yang dikonfirmasi via telepon mengatakan, sebelumnya pengacara terdakwa Ahmad Rusydi, secara lisan meminta izinkan kliennya berangkat ke Jakarta mengikuti pelantikan sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Sulbar.

“Suratnya juga tadi dilampirkan oleh pengacaranya. Katanya yang bersangkutan dipanggil ke Jakarta oleh Kementerian Agama untuk mengikuti kegiatan dinas. Informasi yang kami terima, bahwa terdakwa dilantik sebagai Kakanwil Kemenag di Sulbar. Itu yang kami dengar, nanti kepastiannya akan diketahui juga apakah betul kabar itu,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Kasus dugaan korupsi dana block grant di Kementerian Agama Sulsel, mendudukkan empat orang menjadi terdakwa. Mereka antara lain mantan Kepala Bidang PAI Kemenag Sulsel Rapi Anci, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Direktur PT Milenia Perkasa Tjipluk Sri Rejeki sebagai rekanan dalam proyek pengadaan alat multimedia dan laboratorium untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di 24 kabupaten/kota.

Sekretaris Nahdatul Ulama (NU) Sulbar, Muhammad Hamsi mengkritik keputusan Menteri Agama yang melantik terdakwa sebagai kepala Kementerian Agama tingkat provinsi. Menurut dia, pelantikan seorang terdakwa merupakan ironi di saat lembaga moral itu tengah menggemahkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi.

“Menteri Agama harus meninjau kembali keputusannya itu. Jika tidak maka sangat mungkin konflik akan terjadi. Alasannya, kasus korupsi ini merupakan kasus yang sangat dibenci masyarakat, apatah lagi menyeret seseorang yang notabene adalah Kakanwil Kemenag,” papar Kepala Kantor Perwakilan Sulbar di Jakarta itu.

Pertimbangan lain lanjut Hamsi, tokoh yang seharusnya menjadi Kakanwil Kemenag di Sulbar adalah orang yang mengetahui sosio kultur Masyarakat Sulbar, memahami sejarah pembentukan dan memiliki koneksi yang baik dengan masyarkat Sulbar.

“Harus diingat bahwa Sulbar itu adalah Indonesia mini, di sana multi suku, multi ras dan multi agama. Jadi kalau ditangani oleh orang-orang yang tidak mengtahui itu, maka ini yang saya maksud dengan memucu trjadinya konflik,” tambah Hamsi yang juga merupakn tokoh muda pembentukan Sulbar.

Selain Achmad, delapan pejabat lainnya juga ikut dilantik di Kantor Kementerian Agama Jakarta kemarin. Mereka adalah Kasim Yahiji yang menjadi Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Syihabuddin Latief sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Achmad Gunaryo, menjadi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Mubarak, sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan Dedi Djubaedi sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Balitbang Diklat.

Lainnya, Phil Mohamad Nur Kholis Setiawan, menjadi Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam, Mukhlis Latif sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar, serta Usman Ebba, sebagai Kepala Biro AUAK IAIN Mataram.

Hadir dalam pelantikan itu diantaranya, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Pendis Nur Syam, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Bimas Kristen Saur Hasugian, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna, Dirjen Bimas Buddha Joko Wuryanto. (jsm-fmc/pap)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>