Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Anggota MPR Dukung KPU tentang Larangan Atribut Kampanye

Hajriyanto Y Thohari-editedluwurayanet- Wakil Ketua MPR RI, Hadjriyanto Y Thohari mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana mengeluarkan peraturan mengenai larangan caleg memasang atribut kampanye.

Menurutnya, aturan itu memberikan peluang dan ruang yang sama bagi seluruh caleg secara adil.

“Aturan yang disiapkan oleh KPU untuk tidak boleh pasang tanda gambar, baliho, spanduk, foto besar, dan pamflet secara semena-mena, sesuai kemampuan logistik itu betul,” kata Hadjriyanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/08).

Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berimbang, menurut Hadjriyanto, atribut kampanye itu memang harus dibatasi sedemikian rupa. Sehingga caleg yang mempunyai kemampuan logistik tinggi dan caleg yang terbatas logistiknya bertarung secara fair.

“Karena jika tidak diatur, maka yang terjadi adalah caleg dengan kemampuan logistik akan jor-joran. Ruang publik akan dipenuhi oleh caleg kaya tersebut. Mereka bisa pasang di semua media yang tersedia. Kalau KPU akan segera mengeluarkan regulasi tentang hal itu, positif dan maju,” jelas politikus Golkar ini

Lebih jauh, bagi Hadjriyanto, hal yang perlu diluruskan adalah bahwa media baliho adalah sarana caleg untuk berkomunikasi dengan rakyat. Namun, media baliho ini tetap tidak efektif, yang intensif para caleg bersangkutan turun dan berdialog dengan rakyat.

“Jadi bukan hanya berkenalan, ini yang sangat menentukan. Jadi baliho dan foto itu hanyaah media yang perkenalkan sifatnya sangat mengambang,” katanya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU melarang calon aggota legislatif (caleg) memasang baliho dan billboard. Namun, KPU mengizinkan caleg memasang spanduk berdasarkan aturan yang akan ditetapkan pemerintah daerah.

“Caleg tidak boleh pasang baliho. Tapi kalau spanduk itu caleg boleh. Tapi per zonasi. Satu zonasi satu spanduk setiap caleg,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, seusai rapat pleno KPU, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/08) malam.

Ferry mengatakan, bahwa cakupan zonasi ditetapkan pemerintah daerah. Zonasi, kata dia, dapat ditetapkan sesuai wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan ruas jalan.

“Pemda mengeluarkan (aturan) ini tempat untuk meletakkan alat peraga kampanye. Tidak tersebar di mana-mana. Penetapan zona, penetapan wilayah-wilayah yang bisa dipasangi spanduk,” ujar Ferry.

Dia berharap, meski merupakan representasi partai politik, kepala daerah tidak mengobral zonasi pemasangan spanduk. “Kami harapkan, Pemda adalah reprsentasi pemerintah yang memang punya wilayah di daerah itu sendiri. Pemda, walau pun orangnya memang dari partai,” katanya lagi.

Ia mengatakan, bahwa KPU telah menetapkan tiga peraturan KPU (PKPU). Tiga aturan itu adalah PKPU tentang Perubahan PKPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye, kemudian, PKPU Dana Kampanye dan terakhir, PKPU tentang Norma, Standar Kebutuhan dan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Ketiga regulasi itu akan dicatatakan di Kementeria Hukum dan HAM. Begitu diundangkan, kata Ferry, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemda untuk menertibkan alat peraga yang melanggar PKPI. [prs-12]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>