Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Soal Ahok, Jadi Batu Sandungan Presiden Jokowi ?

luwurayanet- Siapa sangka, dua tahun setelah pemilihan presiden yang penuh intrik dan upaya memojokkan dirinya dengan isu agama dan ras, Presiden Joko Widodo kembali harus menghadapi hal serupa?

Ketika masih menjadi calon presiden, beredar rumors yang begitu dahsyatnya sehingga dia digambarkan sebagai warga keturunan Singapura yang entah bagaimana bisa sekaligus berdarah Yahudi, dan bukan Muslim.

Ya, kita bicara tentang seorang putra Solo berkulit sawo matang dengan perawakan kerempeng seperti umumnya orang Indonesia dan dengan nama yang mungkin bisa ditemukan di satu dari 10 pria Jawa kelahiran dekade 1960an.

Dan sekarang, dia disebut sebagai pengecut hanya gara-gara tidak mau menemui para demonstran 4 November yang menuntut Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan.

Ya, kita bicara tentang seorang presiden yang berani mengeksekusi mati komplotan Bali Nine tak peduli tekanan Australia, berani menghancur-leburkan kapal-kapal asing pencuri ikan di teritori kita, dan berani turun tangan langsung membasmi para mafia pelabuhan yang tak pernah disentuh para presiden sebelumnya.

Di awal jabatannya, “presiden pengecut” ini bahkan berani mengambil keputusan yang Soeharto sekalipun takut melakukannya.

Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak pada 100 hari pertamanya menjabat presiden, karena negara butuh dana membangun infrastruktur, sementara pendapatan minim dan sungguh tak pantas ratusan triliun rupiah dihambur-hamburkan untuk menyubsidi warga negara yang punya mobil dan sepeda motor.

Di sisi lain, hanya di era dia harga BBM di Papua dan Jawa bisa sama lewat satu keputusan yang berani.

Dalam masalah hukum yang pelik, Jokowi bisa mengambil solusi yang tidak disangka banyak orang. Misalnya “konflik” KPK dan Polri terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan penangkapan dua komisioner KPK.

Jokowi menunjuk ketua KPK lama untuk memimpin transisi, dan membatalkan pengangkatan Budi sebagai Kapolri. Sekarang, KPK dengan pimpinan baru bisa kembali bekerja normal dan independen seperti semula, dan Polri dipimpin Tito Karnavian yang disegani jajarannya. Sejumlah anggota DPR yang berharap bisa mengkerdilkan peran KPK di era Jokowi akhirnya hanya gigit jari.

Pilgub DKI dan Pilpres
Dua ajang kompetisi ini cukup akrab dengan nama Jokowi karena dia juga pernah ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta dan menang pada 2012.

Pada saat itu, dia sudah menunjukkan keberanian dengan memilih pasangan dari kelompok minoritas, Basuki alias Ahok. Tak ayal, mereka berdua juga menjadi sasaran empuk serangan dengan sentimen agama dan ras.

Pendeknya, Jokowi punya pengalaman tangan pertama tentang betapa panasnya perebutan kursi gubernur DKI, betapa hebat serangan kubu lawan, dan betapa segala cara digunakan. Hanya pilpres yang bisa mengalahkan kegaduhan pilgub DKI.

Karena itu, setelah Jokowi bisa sukses melewati pilgub DKI dan pilpres, apa dasarnya mengatakan dia pengecut menghadapi demonstrasi 4/11?

Hanya Jokowi yang tahu alasannya dia tidak menemui demonstran, namun pasti bukan karena sikap pengecut atau tidak menghormati aspirasi demonstran. Mungkin karena kewajiban protokol Paspamres yang menghalanginya mendatangi massa, mungkin karena pertimbangan jangka panjang yang tidak diketahui awam.

Jokowi juga tidak bersembunyi saat demo 4/11. Dia tetap di Jabodetabek dan sudah di Istana Negara tengah malam ketika demo masih berlangsung. Dia mengirim wakil presiden, menko polhukam, kapolri dan panglima TNI untuk menerima aspirasi demonstran, kemudian dia sendiri yang langsung memberi jawaban: kasus Ahok akan diselesaikan secara cepat, tegas, dan transparan.

Jokowi juga memilah masalahnya agar menjadi jernih — menghormati para demonstran yang tulus membela agama dengan memberi jawaban tegas dan memerintahkan aparat mengawal demo sampai selesai, namun tidak melayani para petualang politik yang mengambil kesempatan dari gerakan puluhan ribu orang itu.

Misalnya, seorang pimpinan DPR yang partai pendukungnya tidak jelas dan tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba berpidato tentang “cara menjatuhkan presiden Jokowi” — yang terpilih secara sah dan demokratis.

Atau, seorang calon wakil bupati yang berani menyebut presiden dengan kata-kata binatang.

Apakah Jokowi pengecut karena tidak menjawab tantangan pimpinan DPR itu, atau balas memaki si calon wakil bupati dengan kata-kata an**** dan b*** ? Beruntung presiden tidak ikut merendahkan dirinya dengan cara yang sama.

Kasus Ahok
Ketika Jokowi meninggalkan jabatan gubernur, Ahok sebetulnya bisa meneruskan kebijakan dia dengan sama beraninya. Dia berani menggusur lokalisasi Kalojodo, dan dia sendirian berani melawan perilaku korup para anggota DPRD DKI dalam penyusunan anggaran.

Ahok juga relatif berhasil menuntaskan kebijakan Jokowi untuk revitalisasi pasar Tanah Abang, membangun kanal anti banjir dan drainase, melanjutkan program transportasi massal terpadu dan efisien, dan merelokasi warga di bantaran sungai ke rumah susun yang lebih layak.

Bedanya adalah, Ahok lebih ceplas-ceplos dan keras dalam berbicara. Kasus penistaan agama yang menjerat dia tak lepas dari gaya bicaranya ini.

Dalam pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu akhir September lalu, Ahok menyindir para lawan politiknya yang selalu menggunakan isu agama dan ras untuk menjatuhkan dia.

Dalam soal ini, dia lebih sering menghadapi dibandingkan Jokowi. Sejak menjadi calon bupati Belitung Timur pada 2005, dia sudah menghadapi cara yang sama dan kutipan ayat yang sama untuk menjatuhkan dia.

Namun kali ini magnitude-nya berbeda karena pemilihan gubernur DKI tinggal lima bulan dari ketika dia bicara di Kepulauan Seribu itu. Berawal dari media sosial, lalu seruan para ormas, lalu “fatwa” para ulama, lalu pidato seorang mantan presiden yang anaknya ikut pilgub DKI, dan berpuncak pada aksi demo 4/11.

Lagi-lagi masalah agama, lagi-lagi Ahok dan Jokowi yang jadi target.

Ujian Terberat
Menghadapi kasus Ahok ini, Jokowi berada dalam “no win situation” dilihat dari perspektif politik jangka pendek.

Secara tegas presiden mengatakan telah menyerahkan penanganan kasus ini ke ranah hukum sepenuhnya.

Namun kalau Ahok dinyatakan tidak melakukan pidana, presiden bisa dituduh mencampuri gelar perkara oleh Polri dan tidak berpihak pada umat Muslim.

Kalau Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, Jokowi akan menghadapi tekanan kelompok-kelompok pro-demokrasi, kelompok minoritas, dan mereka yang mendukung pluralisme.

Apa yang bisa dilakukan seorang presiden dalam situasi seperti ini? Lebih tepatnya lagi, apa yang akan dilakukan seorang Presiden Jokowi dalam situasi seperti ini?

Apa pun kesimpulan gelar perkara Polri dalam kasus Ahok yang diumumkan hari ini (16/11), kita bisa menebak langkah yang akan diambil presiden selanjutnya berdasarkan track record dia selama ini.

Jokowi akan memastikan keputusan Polri dihormati dan ditegakkan, dan akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk kepentingan rakyat yang lebih besar, yaitu mengembalikan kerukunan antar umat beragama dan golongan.

Jokowi masih punya tiga tahun lagi di masa jabatannya sekarang untuk menuntaskan progam-program yang telah dia mulai, seperti proyek kereta api Sulawesi dan Papua, mass rapid transit (MRT) di Jakarta, jalan tol di Kalimantan, proyek listrik 35.000 MW dan sebagainya.

Sentimen agama dan kegaduhan pilgub DKI tak akan membuat dia goyah dari membela kepentingan rakyat yang lebih besar.(sp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *