Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Setelah Ahok Tersangka, Majelis Ulama Indonesia Bicara Soal Pilkada DKI

ahmad-yaniluwurayanet- Setelah Ahok jelas tersangka, Koordinator Tim Advokasi Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Yani, alihkan ke peroalan politik tentang pencalonan Ahok pada Pilkada DKI. Ahmad Yani menyarankan agar calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Ahok, mundur dari pencalonannya.

“Ahok sudahlah concern ke pembelaan,” ujarnya saat menanggapi penetapan status tersangka terhadap Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama, Rabu, 16 November 2016.

Menurut Ahmad, keputusan Ahok untuk mundur dari pencalonannya tergolong sulit jika merujuk ke Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Meski begitu, kata dia, keputusan tersebut patut dijalani atas dasar pertimbangan moral. “Seharusnya secara moral dia mundur, obligasinya sudah kehilangan pijakan,” ujarnya.

Mengapa Ahmad Yani yang tahu bahwa dalam UU. Ahok tidak bisa mundur dan mengapa soal penistaan agama dikaitkan dengan Pilkada ?

Tercantum di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sanksi berupa denda dan pidana berlaku bagi calon perseorangan maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol jika mundur setelah ditetapkan KPU sebagai peserta pilkada, yang sebelumnya tertuang di pasal 191 UU Pilkada.
Dalam pasal 191 itu juga disebutkan pemberlakuan sanksi ancaman pidana kurungan dan denda bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik setelah ditetapkan sebagai peserta oleh KPU.

Meski tidak ada denda dalam pasal 43 dan pasal 53 untuk pasangan dari parpol, denda dan kurungan mengancam Ahok di Pasal 191.

Bunyi pasal 191 UU 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur sanksi denda dan pidana bagi calon yang mundur setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada, yaitu 1. Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000(Rp 25 miliar) dan paling banyak Rp50.000.000.000 (Rp 50 miliar).

2. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000 (Rp 25 miliar) dan paling banyak Rp 50.000.000.000 (Rp 50 miliar).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) calon kepala daerah tidak diperbolehkan mundur. Hal itu tertuang dalan PKPU pasal 77, yang mana penggantian calon diperkenankan jika peserta berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia dan sakit keras dengan menunjukan surat dari dokter.

Jika merujuk pada PKPU pasal 88 (b), jika Ahok sekalipun menjadi tersangka, maka ancaman kurungan minimal 5 tahun dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Koordinator Tim Advokasi Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Yani makin fasih bicara politik setelah hasil gelar perkara oleh pihak penyidik berkesimpulan meskipun tidak dengan suara bulat bahwa perkara ini harus diselesaikan di peradilan

“Saya meyakini betul, Ahok jadi tersangka akan berdampak terhadap dukungan ke Ahok dan tergerus luar biasa (dukungannya). Mungkin bisa saja satu putaran itu Anies, kalau dua putaran Anies dan Agus,” ujar Yani..

“Saya sarankan penyidik lakukan penahanan untuk kepentingan penyidik dan Ahok,” katanya. “Menurut saya Ahok aman ditempatkan di polisi, proses penahanan juga bagian dari perlindungan,” ucap lagi

. Keputusan polisi terhadap perkara Ahok diyakini Ahmad bakal meredam rencana demonstrasi besar-besaran seperti yang terjadi pada 4 November lalu. Menurut dia, tuntutan umat Islam saat ini harus berpindah untuk mengawal penyelesaian proses hukum. “Aksi-aksi harus berpindah, tidak perlu lagi yang masif, tuntutan sudah terakomodasi,” tekannya. (fm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *