Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

JK Tegaskan Pihak Pemerintah Tak Melarang Unjuk Rasa Tanggal 2 Desember 2016

jusufluwurayanet- Wakil Prnnesiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mewakili pemerintah menegaskan tidak mengeluarkan larangan bagi masyarakat yang hendak menggelar aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapatnya secara bersama-sama pada 2 Desember 2016.

“Pemerintah tidak mengeluarkan aturan larangan itu. Saya tidak tahu kalau instansi yang lain, tapi kalau pemerintah sendiri tidak,” kata JK, Senin (28/11)

Selain itu, JK juga mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan larangan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya menggunakan transportasi umum guna menuju Ibu Kota Jakarta.

“Saya tidak tahu apa ada larangan macam itu (menggunakan bus atau kereta api). Saya tidak tahu siapa yang mengatur itu. Tetapi saya pikir pemerintah tidak seperti itu, ya selama maksudnya baik, kan banyak ada kendaraan lain, ada kereta api, ada apa (yang lainnya),” ungkap JK.

Hanya saja, JK mengingatkan aksi penyampaian pendapat tersebut, harus dilakukan secara damai agar tidak mengganggu masyarakat lainnya ataupun perekonomian yang berjalan. Mengingat, Jakarta adalah pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis.

Salat Jumat
Kemudian, JK menghimbau agar massa tidak menggelar shalat Jumat di sembaran jalan raya karena akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Apalagi, jika jumlah massa nya sangat banyak.

“Tidak salat Jumat di jalan karena shalat itu diutamakan di Masjid. Yang boleh dianjurkan di lapangan shalat itu hanya dua, hanya shalat Idul Fitri dan Idul Adha dan shalat Istisqa minta hujan. Cuma itu saja, yang lainnya di masjid. (itu juga) di lapangan, bukan di jalan. Jadi silakan, kalau di masjid banyak masjid di Jakarta. Jangan di jalan menghalangi ekonomi masyarakat juga dan lalu lintas, dan juga tentu tidak enak,” himbaunya.

Namun, sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyuarakan larangan aksi demonstrasi di jalanan protokol Ibu Kota Jakarta. Dengan pertimbangan, akan menyebabkan kemacetan.

“Sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, itu hak konstitusioonal. Tetapi tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, termasuk pengguna jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu orang lain,” kata Tito beberapa waktu lalu.

Menurut Tito, aksi tersebut akan membuat Jakarta bakal macet. Oleh karena itu, kapolri akan melarang kegiatan tersebut. Kalau tetap dilaksanakan, akan dibubarkan. Demo bisa digelar di lapangan Monas seperti biasa dan salat bisa di Istiqlal atau Lapangan Banteng.

“Kalau melawan (tetap di HI), akan kami tindak. Itu juga melawan petugas bisa dikenai Pasal 213 dan 214 KUHP kalau sampai ada petugas luka. Kapolda Metro akan keluarkan maklumat larangan. Maklumat itu akan diikuti kapolda lain di daerah untuk melarang kantong-kantong massa di daerah yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Ada proses bagi yang ngotot,” tegasnya. [sp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *