Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

GIB: Banyak Kasus Korupsi Mangkrak, Tim Saber Pungli Harus Tindaklanjuti

luwurayanet- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) makin melemah. Patut diduga itu terjadi karena terlalu dicampuri kuasa politik.

“Banyak kasus mangkrak di kejaksaan. Ada dugaan penanganan kasus korupsi sengaja menyasar orang tertentu. Tim Saber Pungli harus menindaklanjuti kenapa mangkrak,’’ ujar Adhie kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyinggung salah satu contoh, seperti penuntasan kasus penggelapan pajak PT Asian Agri Group (AAG) yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Dalam kasus ini baru satu yang dijatuhi hukuman pidana, yakni Tax Manager AAG, Suwir Laut yang divonis 2 tahun penjara dan dengan percobaan tiga tahun. Sedangkan, delapan tersangka lainnya masih bebas.

“Kejaksaan rawan adanya intervensi politik atau kepentingan politik dalam proses penanganan hukumnya. Dugaan untuk menghentikan atau mempetieskan kasus atau menuntut ringan pelaku dimungkinkan terjadi,” tegasnya.

Selain kasus-kasus mangkrak, jaksa nakal dianggap sebagai bukti reformasi birokrasi di intern‎ Kejaksaan tidak dilakukan. Adhie ‎mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan karena saat itu Kepolisian dan Kejaksaan tidak maksimal dalam penegakan hukum.

Namun, lanjut dia, dibanding kejaksaan, kepolisian yang berusaha membenahi diri atas keberadaan KPK tersebut. Indikasinya, kepolisian memiliki tim anti k Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) makin melemah. Patut diduga itu terjadi karena terlalu dicampuri kuasa politik.

“Banyak kasus mangkrak di kejaksaan. Ada dugaan penanganan kasus korupsi sengaja menyasar orang tertentu. Tim Saber Pungli harus menindaklanjuti kenapa mangkrak,’’ ujar Adhie kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyinggung salah satu contoh, seperti penuntasan kasus penggelapan pajak PT Asian Agri Group (AAG) yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Dalam kasus ini baru satu yang dijatuhi hukuman pidana, yakni Tax Manager AAG, Suwir Laut yang divonis 2 tahun penjara dan dengan percobaan tiga tahun. Sedangkan, delapan tersangka lainnya masih bebas.

“Kejaksaan rawan adanya intervensi politik atau kepentingan politik dalam proses penanganan hukumnya. Dugaan untuk menghentikan atau mempetieskan kasus atau menuntut ringan pelaku dimungkinkan terjadi,” tegasnya.

Selain kasus-kasus mangkrak, jaksa nakal dianggap sebagai bukti reformasi birokrasi di intern‎ Kejaksaan tidak dilakukan. Adhie ‎mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan karena saat itu Kepolisian dan Kejaksaan tidak maksimal dalam penegakan hukum.

Namun, lanjut dia, dibanding kejaksaan, kepolisian yang berusaha membenahi diri atas keberadaan KPK tersebut. Indikasinya, kepolisian memiliki tim anti korupsi yang canggih. ”Yang belum bergerak ini kan justru kejaksaan, makin lemah, dan makin mudah terperdaya dengan situasi sekarang ini, jadi belum ada evaluasi,” katanya.

Lebih lanjut Adhie mengatakan, selama ini pula tidak ada review kinerja kejaksaan. ‎”Jadi menurut saya harusnya kejaksaan juga melakukan reformasi, menjalankan kembali ke khitahnya, ideologi kejaksaan dalam penegakan hukum dan tidak menjadi bagian dari permainan penegakan hukum,” katanya.

Sebelumnya, dua tahun memimpin Kejaksaan Agung, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah kepada Jaksa Agung M Prasetyo Dalam catatan ICW, Kejaksaan Agung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus tersebut, sekitar 67 persen atau 16 kasus korupsi masih di tingkat penyidikan. Sedangkan kasus yang naik ke penuntutan hanya sekitar 33 persen atau sebanyak 8 kasus korupsi. [PR/sp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *